Medan — Besarnya pagu anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan jaminan transparansi. Hal ini mencuat dalam kegiatan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2025, yang mengalokasikan dana lebih dari Rp2,5 miliar.
Di balik angka fantastis tersebut, muncul berbagai indikasi kejanggalan yang memunculkan tanda tanya besar terkait akuntabilitas dan kepatuhan terhadap aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dugaan Pengaturan Penyedia Jasa
Berdasarkan hasil pemantauan dan kajian awal, terdapat dugaan kuat bahwa proses penentuan penyedia jasa pemeliharaan kendaraan dinas tidak sepenuhnya berjalan secara terbuka dan kompetitif. Indikasi pengondisian disebut berpotensi menutup ruang persaingan usaha yang sehat, sekaligus membuka celah praktik non-prosedural.
Jika dugaan ini benar, maka prinsip dasar pengadaan transparansi, efisiensi, dan keadilan berisiko hanya menjadi formalitas di atas kertas.
Isu Fee dan Imbalan Non-Prosedural
Tak berhenti di situ, informasi lain yang beredar juga mengarah pada dugaan adanya praktik pemberian fee atau imbalan tertentu untuk meloloskan penyedia jasa tertentu. Praktik semacam ini jelas bertentangan dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi.
Skema semacam ini dikhawatirkan bukan hanya merusak sistem, tetapi juga menimbulkan efek domino terhadap kualitas hasil pekerjaan.
Ancaman Kerugian Keuangan Daerah
Apabila pengaturan dan praktik fee tersebut terbukti, maka kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas ini berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah, baik secara langsung melalui pemborosan anggaran, maupun secara tidak langsung akibat menurunnya kualitas layanan.
Kualitas Pemeliharaan Dipertaruhkan
Praktik non-prosedural kerap berdampak pada kualitas pekerjaan. Penyedia jasa diduga akan menekan mutu pemeliharaan kendaraan dinas demi menutup biaya tambahan di luar ketentuan resmi. Akibatnya, kendaraan dinas yang seharusnya menunjang kinerja pemerintahan justru berisiko cepat rusak dan tidak optimal digunakan.
Lemahnya Pengawasan Internal
Serangkaian dugaan ini juga mencerminkan lemahnya integritas pelaksana kegiatan serta belum optimalnya fungsi pengawasan internal di lingkungan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan. Padahal, pengawasan internal seharusnya menjadi benteng awal dalam mencegah dan mendeteksi potensi penyimpangan anggaran.
Sejumlah Pertanyaan Kritis Mengemuka
Kondisi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar. Hingga kini, publik menunggu klarifikasi dan langkah tegas dari pihak terkait. Transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar jargon, melainkan kewajiban dalam setiap pengelolaan uang rakyat.
