banner 728x250

Oknum TNI Diduga Terlibat Pengambilan Mesin CPU Meja Tembak Ikan

banner 120x600
banner 468x60

SUMUT, Lambemedannews – Dugaan keterlibatan oknum TNI dalam pengambilan mesin CPU (meja tembak ikan) di wilayah Danau Toba memicu tanda tanya besar. Alih-alih memperjelas sebagai tindakan penegakan hukum, peristiwa ini justru mengarah pada dugaan praktik yang janggal dan berpotensi menyimpang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tiga oknum TNI diduga mengambil tiga unit mesin CPU dari sebuah lokasi di seputaran danau Toba, kemudian membawanya ke Sidikalang. Tidak ada kejelasan kepada pemilik terkait dasar hukum maupun prosedur pengambilan tersebut.

banner 325x300

Yang lebih mengejutkan, sehari setelah kejadian, salah satu oknum berinisial Hend*i, diduga berpangkat Sersan Mayor (Serma), bertugas di Kabanjahe disebut menghubungi pemilik mesin. Dalam percakapan itu, ia diduga menawarkan mesin CPU yang sebelumnya diambil untuk dijual kembali.

Baca Juga  Polrestabes Medan Tangkap 4 Pelaku Pembakaran Motor Polisi Saat Gerebek Sarang Narkoba

Fakta ini sontak memunculkan kecurigaan publik. Jika benar mesin tersebut merupakan hasil penindakan, mengapa justru berujung pada upaya transaksi? Di sisi lain, jika bukan bagian dari operasi resmi, tindakan tersebut berpotensi mengarah pada penyalahgunaan wewenang.

“Rumah didatangi 3 oknum TNI, mereka mengambil 3 unit cpu mesin tembak ikan. Padahal mesin tembak ikan itu tidak beroperasi. Herannya esok harinya dijual lagi cpu yang diambil,” ucap sumber kepada awak media.

Sejumlah pertanyaan pun mengemuka:
Apakah para oknum tersebut bertugas dengan surat perintah resmi?
Siapa yang menginstruksikan pengambilan mesin tersebut?
Dan yang paling krusial, mengapa barang yang diduga diambil dalam operasi justru ditawarkan kembali kepada pemiliknya?

Baca Juga  Eks Aparat Terciduk Usai “Belanja Buah Kristal”, Panik Sendiri di Jalanan Tembung

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait. Minimnya transparansi justru memperkuat spekulasi dan memperkeruh kepercayaan publik terhadap aparat di lapangan.

Pengamat menilai, jika dugaan ini tidak segera diklarifikasi dan ditindaklanjuti secara terbuka, maka bukan tidak mungkin akan semakin memperbesar citra negatif terhadap institusi.

Publik kini menunggu: apakah ini bagian dari penegakan hukum, atau justru praktik oknum yang mencederai kewenangan?

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *