MEDAN, Lambemedannews – Sikap seorang pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Medan tengah menuai kecaman publik. Kepala Bidang (Kabid) Parkir, Kesmedi Sianipar, diduga menunjukkan perilaku arogan saat menanggapi laporan warga terkait maraknya juru parkir (jukir) liar dan dugaan pungutan liar (pungli). Ironisnya, penindakan juga dituding tebang pilih.
Seorang warga berinisial MP mengaku mengalami langsung perlakuan tersebut. Ia menghubungi Kabid Parkir melalui WhatsApp untuk mempertanyakan keberadaan jukir tanpa atribut resmi, seperti rompi dan karcis, yang tetap beroperasi meski berada di lokasi yang disebut sedang dalam razia.
Alih-alih mendapat penjelasan yang profesional, MP justru mengaku menerima jawaban bernada tinggi.
“Kok kau yang ngatur aku?” ujar MP, menirukan respons yang diduga dilontarkan oleh pejabat tersebut.
Respons itu membuat MP terkejut dan memilih mengakhiri percakapan. Ia menyayangkan sikap tersebut, apalagi persoalan parkir liar dan pungli selama ini menjadi keluhan klasik masyarakat yang tak kunjung tuntas. Ia juga menyinggung dugaan adanya praktik “kongkalikong” yang membuat penertiban terkesan tidak konsisten.
Hingga berita ini diturunkan, Kabid Parkir belum memberikan keterangan resmi. Pihak Dinas Perhubungan Kota Medan juga belum merespons upaya konfirmasi yang dilakukan.
Sorotan ini semakin tajam mengingat Kesmedi Sianipar baru sekitar dua bulan menjabat, hasil dari pelantikan yang disebut sebagai bagian dari upaya pembenahan sektor perhubungan, khususnya penataan parkir yang selama ini menjadi masalah serius di kota tersebut.
Padahal sebelumnya, Wali Kota Medan menegaskan pentingnya respons cepat, terbuka, dan solutif terhadap setiap aduan masyarakat. Sikap yang terkesan defensif dan tidak profesional justru dinilai berpotensi merusak kepercayaan publik.
Pengamat kebijakan publik menilai, jika dugaan ini benar, maka hal tersebut mencerminkan lemahnya komitmen pelayanan publik. Praktik jukir tanpa atribut resmi sendiri kerap dikaitkan dengan pungli yang merugikan masyarakat luas.
Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari pemerintah kota. Transparansi dan penindakan tanpa pandang bulu dinilai menjadi kunci agar persoalan parkir liar di Medan tidak terus berulang tanpa solusi.
