MEDAN, Lambemedannews – Pihak Lapas Kelas I Medan melalui Kementerian imipas akhirnya angkat bicara menanggapi tudingan miring mengenai adanya “sandiwara” penindakan terhadap warga binaan berinisial TAR. Klarifikasi ini menyusul viralnya kesaksian seorang sumber yang menyebut penertiban tersebut hanyalah formalitas untuk meredam isu peredaran narkoba dan penipuan daring (Lodes).
Kabid Keamanan: WBP Inisial TAR di Blok Pamsus, Bukan Strapsell
Mewakili pimpinan Lapas, Kabid Keamanan Lapas Kelas I Medan, Rindra Wardhana, menegaskan bahwa tindakan terhadap TAR merupakan langkah serius. Ia membantah kabar yang menyebut penempatan tersebut hanya pura-pura.
“Dia (TAR) bukan di strapsell (sel isolasi hukuman), tapi ditaruh di Blok Pamsus, maksudnya Pengamanan Khusus. Jadi benar-benar diawasi oleh petugas,” tegas Rindra dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).
Pihak Lapas juga menyampaikan hasil koordinasi dengan KPLP bahwa tidak ditemukan adanya bukti kerja sama antara narapidana yang bersangkutan dengan oknum pegawai terkait praktik ilegal apapun. “Informasi dari KPLP, tidak ada yang bersangkutan kerja sama dengan oknum pegawai dan tidak melakukan lodes maupun narkoba,” tambahnya.
Silang Pendapat: Tuduhan “Permainan” di Balik Jeruji
Meski pihak Lapas telah memberikan bantahan, isu mengenai kondisi internal lapas Tanjung Gusta tetap menjadi sorotan hangat. Sebelumnya, seorang sumber internal mengklaim bahwa penindakan terhadap TAR baru dilakukan setelah berita mengenai peredaran narkoba viral.
Sumber tersebut bahkan menuding adanya “kasta” dalam penggunaan ponsel ilegal di dalam lapas:
Kelas Bawah: Menyewa HP seharga Rp40.000 – Rp50.000/malam.
Kelas Bos: Diduga membayar upeti mingguan Rp500.000 hingga Rp1.000.000 demi akses komunikasi tanpa batas.
“Kalau cuma pemain yang dikereng atau dipindahkan, sama saja bohong. Besok sudah ada gantinya,” cetus sumber tersebut yang tetap bersikeras bahwa praktik ini melibatkan restu dari oknum-oknum kuat.
Menanti Ketegasan Menteri Imipas
Persoalan ini kini sampai ke telinga publik dan memicu desakan agar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) melalui Kanwil Ditjenpas Sumut mengambil langkah nyata. Publik mendesak dilakukan inspeksi mendadak (sidak) yang benar-benar rahasia tanpa bocor untuk membuktikan kebenaran di lapangan.
Bagi masyarakat dan pemerhati hukum, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kalapas dan KPLP Kelas I Medan menjadi harga mati demi memastikan jargon “Bersih dari Narkoba dan HP” bukan sekadar slogan di atas kertas.
Terpisah, Menteri Imipas Agus Andrianto saat dikonfirmasi menegaskan
“Saya sudah minta cek kepada Kakanwil. terimakasih infonya, kalau benar pasti ada resiko yang melakukan baik WBP/Tahanan maupun pegawai,” tegas mantan Kapolda Sumatera Utara.
