JAKARTA – Pemerintah pusat langsung menggelar rapat koordinasi untuk memastikan penanganan darurat gempa bumi berkekuatan M7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) berjalan optimal. Sejumlah kementerian dan lembaga secara paralel telah menggerakkan sumber daya menuju lokasi bencana.
Rapat koordinasi dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno pada Sabtu siang (15/8) secara daring, dengan menghadirkan kementerian, lembaga, TNI, Polri, serta Gubernur NTT yang sejak pagi sudah berada di Sikka, salah satu wilayah terdampak gempa.
Dalam rapat tersebut, kementerian dan lembaga melaporkan pengerahan personel, perlengkapan, dan peralatan untuk mendukung fase awal tanggap darurat. Penanganan diprioritaskan pada evakuasi dan penyelamatan korban yang masih berada di reruntuhan bangunan serta mereka yang mengalami luka-luka. Selain itu, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah pusat.
“Aksi cepat harus dilakukan sehingga warga dapat segera pulih,” ungkapnya.
Pratikno juga meminta Gubernur NTT mengidentifikasi kebutuhan tanggap darurat agar respons cepat dapat dilakukan dengan perencanaan yang baik, misalnya kebutuhan rumah sakit sementara.
“Dengan adanya identifikasi kebutuhan tersebut akan mempermudah Kepala BNPB dalam mengelola dukungan pemerintah pusat kepada daerah-daerah terdampak bencana,” jelasnya.
Ia menambahkan, bencana gempa bumi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo. Presiden memastikan bantuan pemerintah pusat berjalan melalui koordinasi BNPB.
“Presiden memastikan bantuan pemerintah pusat yang dikoordinasikan melalui BNPB,” tegasnya.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meminta kepala daerah menetapkan status tanggap darurat bencana dan segera mengaktifkan pos komando agar penanganan berjalan terkoordinasi, terpadu, dan efektif.
“Dengan pengaktifan posko di kabupaten terdampak, ini mempermudah koordinasi pendataan dampak, pencarian dan pertolongan, dan penanganan pengungsi jika diperlukan,” jelasnya.
BNPB telah menggerakkan bantuan darurat dari gudang logistik di Flores Timur. Basarnas mengerahkan special group SAR dari Bali dan NTB untuk membantu evakuasi korban tertimpa reruntuhan. Kementerian PUPR berkoordinasi membersihkan material longsor di akses jalan dan sungai. Kementerian Sosial mengirim bantuan logistik dari Kupang ke Ngagekeo dan Sikka, serta menyiapkan dapur umum dan layanan psikososial melalui Tagana.
“Bantuan ini didorong menuju wilayah terdampak, seperti Ngagekeo dan Sikka,” ungkapnya.
Kementerian Kesehatan mengaktifkan Health Emergency Operation Center (HEOC) di tingkat pusat dan daerah, dengan Menteri Kesehatan dijadwalkan memimpin rapat awal HEOC pada malam hari.
“Tim dari Pusat Krisis Kementerian Kesehatan juga segera diberangkatkan bersama tim BNPB,” jelasnya.
Kementerian Perhubungan melaporkan lima bandara dari total 15 di NTT terdampak gempa, namun runway masih dapat digunakan meski terminal mengalami kerusakan. Dua pelabuhan rusak berat, sementara pelabuhan lain masih bisa beroperasi.
“Dalam membantu penanganan darurat, Kementerian Perhubungan menyiagakan helikopter dan pesawat untuk dapat digunakan di bawah koordinasi BNPB,” ungkapnya.
Dari unsur TNI dan Polri, personel serta alutsista digerakkan menuju wilayah terdampak, termasuk pesawat dan kapal laut militer. Kepala BNPB menegaskan rapat kali ini merupakan tahap awal.
“Pihaknya akan menggelar rapat koordinasi penanganan dengan melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta semua unsur yang terlibat dalam penanganan darurat,” pungkasnya.
